Jurnalis : Aisha Khalisa
Radar Waktu, Jakarta – Kasus dugaan penggelapan yang melibatkan Haksono Santoso terus bergulir dan menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Polda Metro Jaya secara resmi memberikan ultimatum kepada pengusaha tambang tersebut agar segera menyerahkan diri, setelah muncul informasi bahwa yang bersangkutan telah melarikan diri ke luar negeri. Situasi ini membuat aparat kepolisian harus mengambil langkah strategis, termasuk membuka kemungkinan kerja sama dengan lembaga internasional guna mempercepat proses penangkapan.
Langkah tegas tersebut diambil bukan tanpa dasar. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya telah mengumpulkan sejumlah data yang menunjukkan bahwa tersangka sudah tidak berada di wilayah Indonesia. Dengan kondisi tersebut, proses hukum menjadi lebih kompleks karena melibatkan yurisdiksi lintas negara. Oleh sebab itu, kepolisian menegaskan akan menempuh berbagai cara agar tersangka dapat segera dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau pergerakan tersangka melalui data lintasan perjalanan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Haksono Santoso berada di luar negeri. Jika dalam waktu dekat tersangka tidak juga kembali, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan kepada Interpol untuk memasukkan nama tersangka dalam daftar red notice.
Menurut Ade Ary, penerbitan red notice merupakan langkah penting dalam upaya pengejaran tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan masuknya nama dalam daftar tersebut, aparat penegak hukum di berbagai negara dapat ikut membantu proses pencarian. Hal ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Dalam upaya mempercepat pencarian, Polda Metro Jaya juga telah menerbitkan dokumen daftar pencarian orang atau DPO dengan nomor DPO/S-34/172/XI/2024/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya. Dokumen ini telah disebarluaskan secara nasional, termasuk ditempel di papan pengumuman kantor kepolisian di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui identitas tersangka dan turut membantu memberikan informasi apabila menemukan keberadaannya.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Haksono Santoso diduga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar tahun 2023. Nilai kerugian dalam kasus ini mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat, yang menunjukkan besarnya dampak dari dugaan tindak pidana tersebut.
Selain mencantumkan kronologi singkat dan dasar hukum, dokumen DPO tersebut juga dilengkapi dengan foto tersangka. Penyertaan foto ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mudah mengenali sosok yang sedang dicari. Tidak hanya itu, alamat yang diduga sebagai tempat tinggal tersangka juga dicantumkan, yakni di kawasan Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu proses pencarian. Dalam dokumen tersebut terdapat pesan agar siapa pun yang mengetahui keberadaan tersangka dapat segera melaporkan kepada penyidik atau kantor polisi terdekat. Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting dalam mempercepat proses penangkapan.
Dalam isi dokumen tersebut bahkan ditegaskan bahwa tersangka harus diawasi, ditangkap, diserahkan, atau setidaknya diinformasikan keberadaannya kepada pihak berwenang. Hal ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menuntaskan kasus ini tanpa pengecualian.
Di sisi lain, penelusuran terhadap nama Haksono Santoso mengarah pada dugaan keterkaitan dengan seorang komisaris di PT Aries Kencana Sejahtera. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan timah dan sebelumnya pernah disebut dalam kasus dugaan ekspor balok timah tanpa izin. Fakta ini menambah kompleksitas kasus yang saat ini sedang ditangani oleh aparat kepolisian.
Dalam kasus sebelumnya, tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sempat melakukan penyelidikan terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Maladi, yang menyatakan bahwa penanganan kasus tersebut berada di bawah kewenangan Bareskrim Polri.
Maladi menjelaskan bahwa pihak Polda Bangka Belitung tidak dapat memantau perkembangan kasus tersebut secara langsung karena penanganannya dilakukan oleh unit pusat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kasus yang berkaitan dengan sektor pertambangan timah memang sering kali melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi lintas instansi.
Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen ekspor 150 ton balok timah di gudang Pusat Logistik Berikat milik PT Tantra Karya Sejahtera pada Desember 2019. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengungkap dugaan pelanggaran dalam aktivitas ekspor komoditas timah.
Kasus yang kini menjerat Haksono Santoso tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan perhatian terhadap tata kelola industri pertambangan di Indonesia. Banyak pihak berharap agar kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor tersebut.
Dengan kemungkinan diterbitkannya red notice oleh Interpol, ruang gerak tersangka akan semakin terbatas. Hal ini karena aparat penegak hukum di berbagai negara dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila terdeteksi berada di wilayah mereka. Langkah ini menjadi bukti bahwa hukum dapat menjangkau pelaku kejahatan di mana pun mereka berada.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses pengejaran terhadap Haksono Santoso akan terus dilakukan hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Aparat juga memastikan bahwa setiap perkembangan dalam kasus ini akan disampaikan kepada publik secara transparan.
Masyarakat diharapkan tetap waspada dan proaktif dalam memberikan informasi yang dapat membantu proses pencarian. Peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pelarian ke luar negeri.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi. Dengan dukungan teknologi, kerja sama internasional, dan partisipasi masyarakat, diharapkan Haksono Santoso dapat segera ditemukan dan dibawa kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar