Jurnalis : Aisha Khalisa
Radar Waktu, Jakarta – Haksono Santoso dikenal sebagai salah satu pengusaha Indonesia yang memiliki rekam jejak kuat di sektor pertambangan, khususnya komoditas timah. Namanya mencuat ke publik seiring dengan posisinya sebagai Komisaris di PT Aries Kencana Sejahtera (AKS), sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri tambang. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah, ia membangun kariernya melalui berbagai lini usaha hingga akhirnya menjadi salah satu figur yang cukup diperhitungkan di sektor tersebut. Namun, perjalanan kariernya tidak berjalan mulus karena terseret berbagai kasus hukum yang mengundang perhatian luas.
Dalam dunia bisnis, Haksono Santoso dikenal memiliki jaringan yang cukup luas. Selain menjabat sebagai komisaris di PT AKS, ia juga memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain seperti PT Palm Mas Asri. Tidak hanya fokus pada bisnis, ia juga sempat terlibat dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari Dewan Pembina Pendidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Perannya dalam mendukung program beasiswa mahasiswa sempat memberikan citra positif, menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia.
Namun demikian, perjalanan kariernya mulai berubah ketika sejumlah kasus hukum menyeret namanya. Dunia pertambangan nasional kembali menjadi sorotan setelah penangkapan Haksono Santoso oleh tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penangkapan ini menjadi akhir dari masa pelariannya setelah ia ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih satu bulan dalam kasus dugaan penggelapan dana.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengonfirmasi bahwa tersangka telah resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan. “Benar, sudah dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media pada 11 Desember 2024. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap Haksono Santoso tengah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana dengan nilai mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, Haksono diduga terlibat dalam transaksi bisnis yang merugikan pihak lain. Selama masa pelariannya, ia disebut-sebut kerap mencatut nama sejumlah jenderal untuk menghindari proses hukum, sebuah tindakan yang semakin memperburuk citra dirinya di mata publik.
Tidak hanya itu, sebelum berhasil diamankan, Haksono Santoso juga dikabarkan masuk dalam daftar buronan internasional. Ia disebut terkait dengan Red Notice yang diterbitkan oleh Interpol. Status ini menunjukkan bahwa pencarian terhadap dirinya melibatkan kerja sama lintas negara, memperlihatkan bahwa kasus yang menjeratnya memiliki dimensi yang cukup serius.
Nama Haksono sebelumnya juga sempat mencuat dalam kasus dugaan ekspor ilegal timah pada periode 2019 hingga 2020. Perusahaan yang ia pimpin diduga merencanakan ekspor sebanyak 150 ton balok timah dari Bangka tanpa izin resmi. Kasus ini langsung mendapat perhatian dari penyidik Tipidter Bareskrim Polri yang bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang berkaitan.
Di bawah pimpinan Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, penyidik melakukan inspeksi mendadak di Gudang Pusat Logistik Berikat Pangkalpinang. Rencana ekspor tersebut akhirnya dibatalkan setelah ditemukan indikasi pelanggaran. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik karena melibatkan komoditas strategis nasional dengan nilai ekonomi tinggi.
Di tengah proses penyelidikan tersebut, publik juga sempat dihebohkan dengan beredarnya undangan rapat dari Kantor Staf Presiden (KSP) kepada pihak Haksono Santoso. Undangan ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan adanya intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk anggota legislatif.
Habiburokhman, anggota Komisi III DPR RI, secara terbuka mempertanyakan relevansi pemanggilan tersebut. Ia menilai bahwa tidak ada kaitan langsung antara tugas KSP dengan perusahaan swasta yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Pernyataan ini semakin memperkuat perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan Haksono.
Selain kasus penggelapan dan dugaan ekspor ilegal, perjalanan bisnis Haksono Santoso juga diwarnai dengan berbagai sengketa investasi yang melibatkan mitra usaha. Beberapa pihak mengaku mengalami kerugian akibat kerja sama yang tidak berjalan sesuai kesepakatan. Hal ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada dirinya sebagai seorang pengusaha.
Meski sering dikaitkan dengan berbagai polemik di sektor pertambangan, hingga saat ini Haksono Santoso belum terseret dalam kasus megakorupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus besar di industri tersebut berkaitan langsung dengan dirinya, meskipun namanya kerap muncul dalam berbagai pemberitaan.
Indonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia memang memiliki peran penting dalam pasar global. Cadangan timah yang melimpah, terutama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, menjadikan sektor ini sangat strategis. PT Aries Kencana Sejahtera termasuk dalam perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar internasional.
Perjalanan hidup Haksono Santoso menjadi gambaran nyata tentang dinamika dunia bisnis di sektor sumber daya alam. Dari seorang komisaris perusahaan tambang hingga menjadi buronan dan akhirnya ditangkap aparat penegak hukum, kisahnya menjadi pelajaran penting bagi banyak pihak. Kasus yang menjeratnya juga menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam menjalankan usaha.
Dengan proses hukum yang masih terus berjalan, publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kasus yang melibatkan Haksono Santoso. Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya datang dari kalangan pelaku industri, tetapi juga masyarakat luas yang ingin melihat bagaimana penegakan hukum dijalankan secara transparan dan adil di Indonesia.
Komentar