Ketika Label Halal Tidak Lagi Cukup: Membangun Kepercayaan dan Peluang Halalpreneurship di Era Digital

Radar Waktu, Opini – Persaingan bisnis halal tidak lagi cukup dimenangkan melalui pencantuman label halal pada kemasan. Konsumen juga membutuhkan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat diverifikasi mengenai status sertifikasi, bahan, produsen, serta proses yang relevan. Di ruang digital, kebutuhan ini semakin penting karena konsumen sering mengambil keputusan berdasarkan foto, deskripsi produk, ulasan, dan klaim penjual tanpa dapat memeriksa proses produksi secara langsung. Karena itu, kepercayaan perlu dibangun melalui tata kelola informasi yang baik, bukan hanya melalui promosi.

Peluang ekonomi digital Indonesia menyediakan kanal yang besar untuk pengembangan usaha. Laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. E-commerce tetap menjadi kontributor terbesar dengan perkiraan GMV sekitar US$71 miliar (Google, Temasek, & Bain & Company, 2025). Angka ini merupakan ukuran ekonomi digital secara keseluruhan, bukan ukuran pasar produk halal. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa kanal digital telah menjadi ruang komersial penting yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha halal.

Pada sisi ekosistem halal, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator pada State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025, dengan skor 99,9 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Sementara itu, BPJPH melaporkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal mencapai 11.360.130 pada Januari 2026 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2026). Kedua data ini memperlihatkan perkembangan ekosistem dan sertifikasi halal. Akan tetapi, keduanya tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa semua produk tersebut telah dipasarkan secara digital atau bahwa semua pelaku usaha telah mampu mengelola informasi halal secara efektif.

Menurut kami, persoalan utama yang perlu dijawab halalpreneur bukan semata-mata bagaimana menjual lebih banyak produk, melainkan bagaimana membuat informasi halal lebih mudah dipercaya dan membantu usaha kecil memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus ketentuan regulasi. Dengan demikian, peluang inovasi terletak pada penggabungan kepatuhan, transparansi, layanan, dan pemasaran digital.

Fakta Regulasi dan Kesenjangan yang Perlu Diselesaikan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan kerangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan, sedangkan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban tersebut dan wajib diberi keterangan tidak halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). BPJPH juga menyatakan bahwa tahapan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 mencakup kategori produk tertentu, termasuk makanan dan minuman UMK serta kelompok produk lain sesuai aturan yang berlaku (BPJPH, 2026). Pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan yang sesuai dengan jenis produk dan skala usahanya, bukan menganggap seluruh produk memiliki tenggat dan prosedur yang sama.

Data sertifikasi yang besar belum dengan sendirinya menjawab tiga persoalan praktis: apakah konsumen dapat memverifikasi sertifikat dengan mudah, apakah informasi produk di toko digital selalu mutakhir, dan apakah UMKM memiliki keterampilan untuk mengelola pemasaran serta data usahanya. Karena itu, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembuatan akun media sosial atau unggahan katalog. Digitalisasi harus mencakup proses bisnis, pencatatan data, pelayanan pelanggan, serta pemeliharaan informasi yang akurat.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2025 mengangkat strategi Go Modern, Go Digital, dan Go Online sebagai pendekatan untuk membantu UMKM meningkatkan profesionalitas, menggunakan teknologi, dan memperluas pasar (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025). Ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital membutuhkan pembenahan usaha dan keterampilan, bukan hanya akses ke platform.

Halalpreneurship sebagai Peluang Inovasi

Dalam teori kewirausahaan, Shane dan Venkataraman (2000) menjelaskan pentingnya proses menemukan dan mengeksploitasi peluang. Pada bisnis halal, peluang dapat dikenali melalui kesenjangan antara kebutuhan konsumen atas informasi terpercaya dan kemampuan sebagian pelaku usaha dalam menyajikan informasi tersebut secara konsisten. Peluang itu tidak harus diwujudkan dengan membangun marketplace baru yang membutuhkan modal, teknologi, dan biaya akuisisi pelanggan besar. Alternatif yang lebih realistis ialah menyediakan layanan pendukung yang terukur, misalnya pendampingan katalog digital, pengelolaan informasi sertifikat, edukasi konsumen, dan penghubung ke layanan resmi sertifikasi.

Salah satu gagasan yang dapat diuji ialah direktori atau katalog digital produk halal berbasis tautan dan QR code. Setiap halaman produk dapat memuat nama produk, nama pelaku usaha, nomor sertifikat jika tersedia, status dan informasi yang dapat diperiksa melalui kanal resmi BPJPH, komposisi yang dinyatakan produsen, serta tanggal terakhir pembaruan informasi. QR code hanya berfungsi sebagai pintu menuju informasi; QR code itu sendiri bukan bukti kehalalan. Platform tidak boleh menerbitkan klaim ‘terjamin halal’ hanya berdasarkan pernyataan sepihak penjual.

Model bisnis dapat dimulai sebagai layanan bagi UMKM di satu wilayah, misalnya melalui kerja sama dengan komunitas usaha, pendamping proses produk halal, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Pendapatan dapat berasal dari jasa pengelolaan katalog, pembuatan konten, pelatihan, atau paket administrasi digital yang transparan. Biaya untuk layanan komersial harus dipisahkan dari biaya resmi sertifikasi dan tidak boleh menimbulkan kesan bahwa platform swasta berwenang menerbitkan sertifikat halal.

Konsep effectuation dari Sarasvathy (2001) relevan untuk tahap awal. Pelaku usaha dapat memulai dari sumber daya yang tersedia, membangun kemitraan, menguji solusi dalam skala kecil, dan memperbaiki model berdasarkan umpan balik. Dengan pendekatan ini, tim tidak perlu langsung mengembangkan aplikasi mahal. Mereka dapat menguji katalog berbasis situs sederhana atau formulir digital, lalu mengukur apakah konsumen benar-benar menggunakannya dan apakah UMKM memperoleh manfaat.

Tahapan Digitalisasi yang Realistis

1. Pemetaan masalah dan kebutuhan. Wawancarai konsumen dan UMKM untuk mengetahui informasi apa yang paling dibutuhkan, kendala sertifikasi, cara penjualan, serta kemampuan digital yang tersedia. Tetapkan masalah prioritas berdasarkan bukti, bukan asumsi.
2. Verifikasi dan penataan data. Buat daftar produk, identitas pelaku usaha, nomor sertifikat bila ada, status yang dapat diperiksa, bahan dan informasi produk yang disampaikan produsen, serta tanggal pembaruan. Cocokkan status sertifikat melalui kanal resmi BPJPH dan jangan mengubah klaim produsen menjadi klaim yang lebih kuat.
3. Digitalisasi dasar. Mulai dari katalog digital, foto produk yang layak, deskripsi yang jujur, kontak layanan, pencatatan pesanan, pembayaran yang aman, dan tautan menuju informasi sertifikasi resmi. Gunakan QR code hanya untuk memudahkan akses informasi.
4. Pendampingan UMKM. Berikan pelatihan singkat tentang pengelolaan katalog, keamanan akun, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, pemasaran konten, dan alur pengajuan sertifikasi melalui jalur resmi. Untuk usaha yang belum bersertifikat, tampilkan status secara jujur dan arahkan ke pendamping atau layanan resmi.
5. Uji coba terbatas. Jalankan pilot dengan sejumlah UMKM dan produk yang terpilih selama periode yang ditentukan. Uji apakah konsumen bisa menemukan informasi, apakah data mudah diperbarui, dan apakah penjual mampu mengelola pesanan. Jangan mengklaim keberhasilan sebelum hasil pengujian tersedia.
6. Evaluasi dan pengembangan. Ukur jumlah produk dengan informasi terverifikasi, tingkat pembaruan data, penggunaan tautan atau QR, pertanyaan pelanggan, konversi penjualan, kepuasan pengguna, dan biaya layanan. Perluas cakupan hanya jika manfaatnya terlihat dan tata kelola data berjalan.
7. Penguatan tata kelola. Tetapkan penanggung jawab data, prosedur koreksi dan pengaduan, perlindungan data pribadi, keamanan akun, serta mekanisme penonaktifan informasi yang tidak valid. Bangun kerja sama formal dengan pihak yang berwenang jika diperlukan.

Risiko yang Harus Diantisipasi

Pertama, informasi sertifikat dapat kedaluwarsa, tidak cocok dengan produk, atau disajikan secara menyesatkan. Kedua, konsumen dapat salah memahami QR code sebagai pengganti sertifikat. Ketiga, UMKM dengan keterampilan dan anggaran terbatas dapat tertinggal apabila layanan digital terlalu mahal atau rumit. Keempat, platform dapat mengumpulkan data konsumen secara berlebihan. Kelima, jumlah pengikut dan kunjungan tidak selalu berbanding lurus dengan penjualan atau kepercayaan.

Oleh sebab itu, klaim keberhasilan perlu didasarkan pada indikator yang dapat diuji. Sebelum uji coba dilakukan, tidak tepat menyatakan bahwa platform pasti meningkatkan penjualan atau kepercayaan. Dampak tersebut harus dibuktikan melalui data awal dan data setelah implementasi, umpan balik pengguna, serta evaluasi biaya dan manfaat.

Rekomendasi

Pertama, halalpreneur sebaiknya memulai dari masalah yang spesifik dan dapat diselesaikan, bukan langsung bersaing dengan marketplace besar. Fokus awal yang disarankan adalah layanan informasi produk dan pendampingan digital bagi UMKM halal lokal.

Kedua, setiap klaim halal harus dapat ditelusuri. Platform perlu menautkan informasi ke kanal resmi BPJPH, membedakan produk bersertifikat dan yang belum bersertifikat, memperbarui data secara berkala, serta menyediakan mekanisme koreksi. Teknologi seperti QR code dapat membantu akses informasi, tetapi tidak menggantikan proses sertifikasi maupun pengawasan.

Ketiga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan pendamping proses produk halal perlu memperkuat kolaborasi. Pendampingan sebaiknya menggabungkan kepatuhan halal dengan keterampilan digital, pemasaran, pencatatan usaha, dan keamanan data.

Keempat, pengembangan layanan harus inklusif dan terjangkau. Model biaya harus dijelaskan sejak awal, tidak boleh menyamarkan biaya komersial sebagai biaya sertifikasi resmi, dan perlu menyediakan pilihan layanan dasar bagi UMKM kecil.

Kelima, keberhasilan harus diukur melalui indikator yang relevan: ketepatan informasi, jumlah data yang diverifikasi, kecepatan pembaruan, keterlibatan pengguna, manfaat bagi UMKM, kepuasan konsumen, dan keberlanjutan finansial. Setelah pilot dievaluasi, layanan dapat diperluas secara bertahap.

Pada akhirnya, label halal tetap merupakan elemen penting dalam jaminan produk halal, tetapi kepercayaan konsumen membutuhkan lebih dari sekadar simbol. Halalpreneur yang berpeluang bertahan adalah pelaku usaha yang menggabungkan kepatuhan, transparansi, pelayanan, dan teknologi secara bertanggung jawab. Digitalisasi yang tepat bukan sekadar memindahkan jual beli ke internet, melainkan memperbaiki cara informasi dikelola, diperiksa, dan digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus sosial.

Daftar Pustaka

BPJPH. (2026). Raker dengan DPR, Kepala BPJPH pastikan implementasi wajib halal Oktober 2026 sesuai tahapan. https://bpjph.halal.go.id/read/raker-dengan-dpr-kepala-bpjph-pastikan-implementasi-wajib-halal-oktober-2026-sesuai-tahapan

Google, Temasek, & Bain & Company. (2025). e-Conomy SEA 2025: Indonesia’s digital economy approaches US$100 billion GMV this year. Google Indonesia. https://blog.google/intl/id-id/company-news/outreach-initiatives/e-conomy-sea-2025-ekonomi-digital-indonesia-mendekati-gmv-us100-miliar/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, July 17). Indonesia kokoh di peringkat tiga ekonomi syariah global, perkuat posisi sebagai pemain kunci dunia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Indonesia-Peringkat-Tiga-Ekonomi-Syariah-Global

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2026). Kemenko PMK dorong percepatan sertifikasi halal usaha mikro melalui self declare dan sertifikasi gratis. https://kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-percepatan-sertifikasi-halal-usaha-mikro-melalui-self-declare-dan-sertifikasi

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, October 3). Komdigi kenalkan strategi 3Go agar UMKM naik kelas di era digital. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9683

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024

Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243–263. https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378020

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226. https://doi.org/10.5465/amr.2000.2791611

Penulis :

Sania Ardiana, Lailatul Mufidah, Sofi Qurniawati, Universitas Negeri Surabaya.