WhatsApp Image 2026-11-19 at 23.41.33
Beranda » Post » Regulasi Mengenai Car dan GWM: Menjaga Kecukupan Modal Dan Likuiditas Bank di Tengah Pelonggaran Kebijakan Bank Indonesia

Regulasi Mengenai Car dan GWM: Menjaga Kecukupan Modal Dan Likuiditas Bank di Tengah Pelonggaran Kebijakan Bank Indonesia

Penulis :

– Aprilia Putri Nadzwa
– ⁠Nelsa Amalia
– ⁠Ni Wayan Julia Sanistira Kayla Anjani

Dua Pilar Kesehatan Bank

Dua istilah yang selalu hadir dalam pengawasan perbankan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Giro Wajib Minimum (GWM). CAR mengukur kecukupan modal bank untuk menyerap kerugian, sedangkan GWM mengatur seberapa besar likuiditas yang harus dititipkan bank di bank sentral. Keduanya dikendalikan oleh otoritas yang berbeda, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk CAR dan Bank Indonesia (BI) untuk GWM, tetapi sama-sama bertujuan menjaga bank tetap sehat dan sistem keuangan stabil.

Regulasi CAR: Modal sebagai Penyangga Kerugian

Ketika Label Halal Tidak Lagi Cukup: Membangun Kepercayaan dan Peluang Halalpreneurship di Era Digital

CAR dikenal dalam regulasi sebagai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, dan batas terendahnya 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. Semakin rendah peringkat profil risiko, semakin tinggi modal yang diminta. Aturan pokoknya termuat dalam POJK 11/POJK.03/2016, yang terakhir diatur melalui POJK Nomor 27 Tahun 2022. Perubahan itu juga memasukkan ATMR risiko pasar dalam perhitungan CAR mulai Januari 2024.

Tambahan Modal Penyangga

Selain modal minimum, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai bantalan saat krisis. Bentuknya berupa capital conservation buffer, countercyclical buffer, dan/atau capital surcharge bagi bank sistemik. Dalam pelaporan permodalan bank, capital conservation buffer ditetapkan 2,5% dari ATMR, sedangkan countercyclical buffer berkisar 0 hingga 2,5%. Dengan demikian, bank yang sehat idealnya memiliki CAR jauh di atas batas minimum.

Regulasi GWM: Mengatur Likuiditas Perbankan

GWM adalah simpanan wajib minimum bank umum di BI dalam bentuk saldo rekening giro, dihitung sebagai persentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketentuannya berpijak pada PBI 20/3/PBI/2018 beserta perubahannya, dan teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). BI memakai GWM sebagai instrumen kebijakan makroprudensial: dinaikkan untuk menyerap kelebihan likuiditas, diturunkan untuk melonggarkan likuiditas dan mendorong kredit.

Apakah Dana Darurat Cukup untuk Menjamin Ketahanan Keuangan Pribadi?

Pelonggaran GWM Terbaru dan Dampaknya

Kebijakan terbaru menunjukkan arah pelonggaran. Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur 20 hingga 21 Oktober 2026, GWM bank umum konvensional turun dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, lalu menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Untuk bank syariah, rasionya turun dari 7,5% menjadi 6,5% pada 1 November, kemudian 5,5% pada 1 Desember 2026. BI memperkirakan setiap penurunan 1% dari DPK menambah likuiditas sekitar Rp90 triliun. Di saat yang sama, batas insentif likuiditas makroprudensial (KLM) diturunkan dari 6% menjadi 5%. Bagi masyarakat, kebijakan ini diharapkan membuka ruang penyaluran kredit yang lebih luas, sementara bank tetap wajib menjaga CAR agar pertumbuhan kredit tidak mengorbankan ketahanan modal.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *